Pemerintah dihadapkan pada kritik dari anggota DPR RI I Nyoman Adi Wiryatama terkait pengelolaan satwa liar. Politisi senior ini mengungkapkan kesulitan lembaga konservasi dalam menangani satwa hasil sitaan aparat. Ia menyoroti beban berat yang dihadapi lembaga tersebut.
Kritik ini muncul setelah ia melakukan kunjungan ke Pusat Konservasi Satwa Maluku di Ambon. Wiryatama menilai regulasi pemerintah saat ini justru mempersulit pengelolaan satwa liar. Ia menekankan perlunya sistem yang lebih efektif untuk mengelola satwa hasil sitaan.
Kritik ini sejalan dengan isu lain yang muncul terkait kelangkaan BBM di sejumlah wilayah. WAKIL Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon meminta pemerintah dan Pertamina meningkatkan ketersediaan bahan bakar. Meski isu ini berbeda, keduanya menunjukkan kebutuhan pemerintah untuk memperkuat kebijakan di berbagai sektor.
Kritik terhadap pengelolaan satwa liar bukanlah isu baru. Sebelumnya, berbagai lembaga konservasi telah menyampaikan tantangan dalam penerimaan satwa hasil sitaan. Regulasi yang ada dinilai tidak selaras dengan kebutuhan pengelola.
Pemerintah perlu merespons kritik ini dengan revisi kebijakan yang lebih inklusif. Kebijakan yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan lembaga konservasi dan masyarakat. Kebijakan yang tidak memadai bisa menghambat upaya konservasi.
