Pengawasan di lembaga pemasyarakatan dianggap tidak memadai setelah terungkap adanya pesta narkoba yang dilakukan warga binaan di Rumah Tahanan Kelas I Depok. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyampaikan keprihatinan terhadap maraknya pelanggaran di lembaga pemasyarakatan. Ia mendesak pemerintah segera membenahi seluruh sistem pengawasan rutan.
Pengungkapan kasus pesta sabu di Depok menunjukkan kerentanan dalam pengawasan internal. Menurut Andreas, hal ini memperkuat kecurigaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin di lembaga pemasyarakatan. Ia menekankan perlunya reformasi yang lebih ketat untuk mencegah kejahatan di dalam rutan.
Kasus ini terjadi setelah beberapa laporan sebelumnya mengenai pelanggaran di lembaga pemasyarakatan. Pemerintah telah diminta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan. Namun, belum ada tindakan konkrit yang diambil. Pihak berwenang menjanjikan investigasi lebih lanjut, tetapi belum memberikan jawaban pasti.
Kebutuhan untuk memperbaiki sistem pengawasan rutan semakin mendesak. Kasus di Depok menjadi contoh nyata bahwa pengawasan yang tidak memadai bisa memicu kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan. DPR berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mencegah kejadian serupa.
