Komisi II DPR RI meminta kepala daerah di Maluku mempercepat integrasi layanan publik berbasis digital. Anggota Komisi II, Azis Subekti, menyoroti lambatnya integrasi sistem pelayanan publik elektronik di seluruh provinsi. Ia menekankan pentingnya transparansi data bagi masyarakat. Keterbukaan informasi publik menjadi kewajiban pemerintah daerah.
Azis Subekti menyoroti bahwa integrasi layanan publik digital masih belum optimal. Ia menekankan perlunya langkah nyata dari para kepala daerah. Transparansi data menjadi prioritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi dianggap sebagai bagian dari pelayanan publik yang baik.
Integrasi layanan publik digital di Maluku masih menghadapi tantangan. Keterlambatan dalam penerapan sistem elektronik memengaruhi efisiensi pelayanan. Azis Subekti menekankan perlunya koordinasi antar pemerintah daerah. Peningkatan transparansi dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Kebutuhan akan sistem digital yang terintegrasi semakin mendesak.
