Usman Hamid menuntut transparansi terkait skandal penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo. Ia menyebut kasus ini melibatkan Listyo Sigit dan merupakan pelanggaran HAM sistematis.
Usman Hamid, dalam pernyataannya, menekankan bahwa penyadapan ilegal tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak sipil. Ia meminta pihak berwenang untuk mengungkap seluruh fakta terkait kegiatan tersebut.
Skandal ini muncul setelah laporan yang menyebutkan adanya aktivitas penyadapan yang tidak sah terhadap Presiden Prabowo. Listyo Sigit, yang juga terlibat dalam kasus ini, dituduh melakukan pelanggaran terhadap kebebasan individu.
Sebelumnya, berbagai organisasi hak asasi manusia telah mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar privasi warga. Kasus ini memperkuat kekhawatiran terhadap penggunaan teknologi keamanan yang berlebihan.
Kebijakan pemerintah dalam penggunaan teknologi penyadapan telah menjadi isu yang sering dibahas dalam forum internasional. Usman Hamid menilai bahwa transparansi diperlukan untuk membangun kepercayaan publik.
