Pembangunan Transit Oriented Development (TOD) di proyek LRT Jabodebek mendapat tekanan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk fokus pada pelayanan publik, bukan keuntungan semata. DPR menekankan bahwa proyek ini harus menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Dalam pernyataan resmi, para anggota DPR menyatakan bahwa TOD harus dirancang dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, seperti akses transportasi yang mudah dan layanan publik yang memadai. Mereka menyoroti bahwa proyek ini tidak boleh hanya menjadi ajang berburu keuntungan, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Proyek LRT Jabodebek merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan sistem transportasi massal di wilayah Jabodetabek. Namun, proyek ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah lahan, koordinasi antar-instansi, dan kebijakan yang belum sepenuhnya terkoordinasi.
Sebelumnya, proyek ini sempat mengalami penundaan karena berbagai masalah teknis dan administratif. DPR berharap dengan fokus pada pelayanan publik, proyek ini dapat segera dieksekusi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kebijakan ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
