Ombudsman mengkritik pengelolaan Lapas Cibinong dan menyarankan audit menyeluruh terkait perlindungan hak warga binaan. Dalam laporan terbarunya, lembaga tersebut menyoroti adanya dugaan pemberian fasilitas istimewa di luar ketentuan. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip pengelolaan penjara yang adil dan transparan.
Selain itu, Komisi XIII DPR mengungkapkan perbedaan temuan antara Ombudsman dan Kementerian Imipas terkait pengelolaan Lapas Cibinong. Salah satu isu yang muncul adalah dugaan pencopotan AC di dalam sel. Komisi ini meminta investigasi lebih lanjut untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan warga binaan.
Pihak terkait belum memberikan respons resmi terhadap temuan tersebut. Namun, berbagai pihak menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi penjara. Kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia perlu segera diperbaiki.
