Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto diingatkan oleh DPR untuk menunjukkan bukti konkret tentang kepastian layanan terukur, sebagai respons atas laporan warga yang terus mengendap. DPR meminta Kapolri memastikan bahwa layanan kepolisian dapat diukur secara objektif, demi menghentikan keluhan masyarakat yang terus muncul.
DPR menilai adanya kebutuhan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepolisian. Laporan warga yang mengendap menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja polisi di berbagai wilayah. DPR menantikan langkah konkret dari Kapolri untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Sebelumnya, Kapolri juga memimpin upacara sertijab dan pelantikan 27 pejabat Polri, termasuk sejumlah Kapolda, sebagai tindak lanjut mutasi 88 perwira. Meski tindakan ini menunjukkan pergerakan internal dalam institusi kepolisian, DPR menekankan bahwa perubahan struktural tidak cukup untuk menyelesaikan isu layanan masyarakat yang masih menjadi sorotan.
