Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengkritik dugaan korupsi di lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyayangkan adanya indikasi penyelewengan di lembaga penanggulangan bencana yang seharusnya fokus pada penanganan darurat.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pegawai BNPB. Penyelidikan ini menemukan indikasi penggunaan dana bantuan bencana secara tidak tepat. Dini menilai hal ini merugikan korban bencana yang sudah menderita.
Sebelumnya, BNPB mengakui adanya kelemahan dalam pengelolaan dana bantuan. KPK menyatakan investigasi sedang berlangsung dan akan mengungkapkan hasilnya. Dini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan bencana.
KPK telah menyita dokumen dan melakukan pemeriksaan terhadap pegawai BNPB. Dini menilai kasus ini menunjukkan kebutuhan reformasi di lembaga penanggulangan bencana. Ia menyerukan pemerintah untuk memperkuat pengawasan.
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas lembaga penanggulangan bencana. Dini menekankan bahwa korban bencana tidak boleh dirugikan dua kali.
