MK menunda proses revisi UU Peradilan Militer setelah menerima uji materi dari kerabat dua korban pembunuhan. Pengajuan uji materi ini memicu pihak berwenang untuk meninjau kembali prosedur peradilan militer. Wakil Panglima TNI mengatakan bahwa sanksi peradilan militer perlu dievaluasi ulang. MK mengungkapkan kebutuhan untuk memastikan keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota militer. Uji materi ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap penerapan hukum dalam kasus pembunuhan. Pihak berwenang sedang menimbang langkah selanjutnya dalam proses hukum. Revisi UU Peradilan Militer sebelumnya dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan transparansi. Namun, keputusan ini menunjukkan bahwa proses hukum masih memerlukan penyesuaian. Pemangku kepentingan menunggu keputusan lebih lanjut dari MK.