Rencana pembelian mobil dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, Jawa Barat, menjadi sorotan saat rapat paripurna DPRD. Anggaran perubahan tahun 2026 yang mencakup rencana tersebut memicu kritik dari anggota dewan. Beberapa anggota mengungkapkan keheranan terhadap besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pembelian mobil dinas.
Dewan menginginkan transparansi lebih besar terkait penggunaan anggaran tersebut. Beberapa anggota menyarankan agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat daripada pengadaan kendaraan dinas. Rencana ini masih dalam pembahasan dan belum disetujui secara resmi.
Kebijakan ini menimbulkan perdebatan di kalangan publik. Beberapa warga mengkritik penggunaan anggaran yang dianggap tidak efisien. Sementara itu, pihak pemerintah menegaskan bahwa mobil dinas diperlukan untuk keperluan resmi dan pelayanan publik.
