Komisi XIII DPR menggelar pertemuan untuk menanyakan mantan Kepala Lapas Cibinong, Wisnu Hani Putranto, terkait hilangnya fasilitas mewah di institusi tersebut. Pertemuan ini dilakukan setelah Ombudsman RI menyatakan bahwa beberapa fasilitas mewah tidak lagi tersedia. DPR mempertanyakan alasan di balik penghapusan fasilitas tersebut dan apakah ada kebijakan baru yang berdampak pada kesejahteraan warga binaan.
Dalam sesi tanya jawab, anggota Komisi XIII menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas penjara. Mereka menyoroti bahwa fasilitas mewah yang sebelumnya ada, seperti kamar ber-AC dan layanan kesehatan premium, kini tidak lagi tersedia. Wisnu Hani Putranto menjelaskan bahwa penghapusan fasilitas tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memprioritaskan kebutuhan dasar warga binaan.
Pertemuan ini menunjukkan kepedulian DPR terhadap kondisi penjara dan kesejahteraan warga binaan. Namun, masih ada pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran dan kebijakan yang diambil. DPR berharap adanya penjelasan lebih lanjut terkait langkah-langkah yang diambil.
