DPR mencatat adanya fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang dianggap tidak sesuai dengan fungsi penjara. Politikus Partai NasDem menyoroti temuan inspeksi mendadak Ombudsman RI sebagai momentum evaluasi sistem pemasyarakatan nasional. Fasilitas tersebut diduga terkait dengan dinamika supply dan demand dalam sistem penjara.
Temuan ini memicu kritik terhadap pengelolaan lapas yang dianggap tidak transparan. DPR menegaskan bahwa fasilitas mewah di Lapas Cibinong tidak sejalan dengan tujuan penjara sebagai tempat rehabilitasi. Inspeksi Ombudsman RI menemukan adanya peralatan dan layanan yang tidak sesuai dengan standar penjara.
Evaluasi total terhadap sistem pemasyarakatan menjadi prioritas, menurut para anggota DPR. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lapas. Temuan ini diharapkan mendorong reformasi dalam sistem hukum dan pemasyarakatan.
