Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai berkumpul di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas keberlanjutan pemerintahan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Indonesia. Gibran, putra mantan presiden Joko Widodo, mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Selasa, 11 November 2025, setelah terlibat dalam kontroversi terkait gelar pendidikan yang dicabut oleh Mahkamah Agung.
Pengunduran diri Gibran memicu reaksi dari berbagai pihak. Lebih dari 100 anggota legislatif dari berbagai partai politik mengajukan usulan pemakzulan terhadap Gibran, menurut laporan dari Reuters. Pihak-pihak ini mengkritik keputusan Gibran yang dianggap memperburuk ketidakstabilan politik di Indonesia.
Kontroversi terkait gelar pendidikan Gibran memicu perdebatan luas. Mahkamah Agung mencabut gelar pendidikan sekolah menengah atas Gibran, yang menjadi dasar bagi keberlangsungan jabatannya sebagai wakil presiden. Pengunduran diri Gibran terjadi dalam konteks krisis politik dan sosial yang melanda pemerintahan saat ini.
Sebelumnya, Gibran telah menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas masa depan jabatan. Meski ada perbedaan pendapat mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri, para pengamat menyatakan bahwa keputusannya mencerminkan pergeseran loyalitas politik dan tekanan internal dalam koalisi pemerintahan.
Krisis ini memperlihatkan ketidakstabilan dalam struktur kekuasaan dan menunjukkan bahwa keberlanjutan pemerintahan akan menjadi tantangan besar bagi Prabowo.
