Pemimpin Partai Nasional Gibran mengungkapkan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Langkah ini memicu kebutuhan untuk mengaktifkan proses pemilihan pengganti sesuai dengan UUD 1945.
Proses pemilihan wapres baru diatur dalam Pasal 21 UUD 1945. Jika Gibran mengundurkan diri, partai politik yang menetapkan dia sebagai wapres harus mengusulkan kandidat pengganti dalam waktu 14 hari. Kandidat tersebut harus memenuhi syarat sebagai anggota DPR atau DPD.
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan wapres baru. Proses ini memerlukan dukungan dua pertiga anggota DPR. Jika tidak terpenuhi, maka akan dilakukan pemungutan suara ulang.
Sebelumnya, Gibran telah menyatakan keinginan untuk fokus pada tugas-tugas khusus di luar jabatan wapres. Ia juga menekankan pentingnya stabilitas politik dalam proses penggantian jabatan.
Pengunduran diri Gibran menjadi isu politik yang menarik perhatian publik. Proses pemilihan wapres baru akan menjadi ujian bagi kestabilan sistem demokrasi Indonesia.
