11 anggota Fraksi Golkar mengajukan Hak Membuat Perubahan (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan ini dilakukan dalam rangka mengusulkan perubahan terhadap jabatan Gibran. HMP ini berpotensi berlanjut ke proses pemakzulan atau pemberhentian Gibran.
Pengajuan HMP ini dibuat oleh 11 anggota Fraksi Golkar yang menurut mereka ada pelanggaran dalam tugas jabatan Gibran. Mereka menyebutkan beberapa poin yang dianggap melanggar aturan. Poin-poin tersebut meliputi penggunaan dana publik secara tidak tepat dan kebijakan yang dianggap tidak transparan.
Sebelumnya, Gibran telah menjadi fokus kritik dari berbagai pihak. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden sejak 2024. Beberapa isu terkait kebijakan dan pengelolaan dana telah muncul. Pengajuan HMP ini menjadi langkah lebih lanjut dalam upaya mengawasi kinerja Gibran.
Pemakzulan atau pemberhentian seorang wakil presiden memerlukan proses yang ketat. HMP menjadi langkah awal untuk mengevaluasi kinerja jabatan. Kebijakan ini menunjukkan adanya perdebatan dalam lingkaran politik terkait kepemimpinan Gibran.
