Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo mengajukan surat pernyataan yang menuntut Gubernur Jakarta Gibran Rakib untuk mundur. Tuntutan ini muncul setelah rapat paripurna DPR PKS yang mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat.
Yanuar Arif Wibowo membawa surat tersebut sebagai bentuk kecaman terhadap kebijakan Gibran dalam mengelola pemerintahan Jakarta. Surat ini juga menyoroti beberapa kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Sebelumnya, DPR PKS telah menggelar rapat paripurna untuk membahas penggunaan hak menyatakan pendapat. Dalam pertemuan tersebut, para anggota DPR menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Tuntutan Yanuar Arif Wibowo menjadi isu yang mendapat perhatian publik. Namun, pihak Gubernur Jakarta belum memberikan respons resmi terkait permintaan tersebut. Kebijakan Gibran terus menjadi topik pembahasan dalam forum legislatif.
