Gibran, mantan menteri pendidikan, dianjurkan mundur setelah dokumen pendidikannya ditolak. Pemakzulan dinilai tidak efektif dan membuang waktu serta energi politik. Tak ada lagi jalur hukum bagi Gibran untuk membuktikan keaslian dokumen pendidikannya. Pihak berwenang menolak permohonan Gibran untuk mengajukan bukti tambahan. Pernyataan ini muncul setelah beberapa bulan persidangan yang tidak menghasilkan keputusan. Gibran mengaku kecewa dengan proses hukum yang dianggap tidak transparan. Pihak pengacara menegaskan bahwa semua bukti telah diperiksa dan tidak memenuhi syarat. Pemakzulan dianggap sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan kasus ini. Kebijakan ini memicu reaksi dari berbagai kelompok politik. Beberapa mengkritik keputusan tersebut, sementara yang lain mendukung tindakan tegas. Kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai keadilan dalam sistem hukum. Pemakzulan menjadi fokus perhatian publik. Proses ini menunjukkan ketegangan dalam lingkungan politik. Gibran tetap menolak untuk mundur dan menjanjikan akan melanjutkan upaya hukum. Pihak berwenang menegaskan bahwa keputusan ini final dan tidak bisa diganggu.