Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memilih mengajukan pengunduran diri dengan menggunakan kata "berhenti" sebagai upaya untuk menghindari mekanisme Hukum Pemberhentian (HMP). Langkah ini dianggap sebagai strategi politik untuk mempercepat proses pengakhiran jabatan, menurut pengamat politik Ray Rangkuti.
Pengunduran diri Gibran diumumkan pada Kamis (12/11/2026) setelah ia memutuskan untuk tidak melanjutkan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Meski demikian, Dinas Pendidikan Jawa Barat belum memberikan instruksi untuk menghapus foto Gibran dari ruang kelas atau lingkungan sekolah. Keputusan ini tetap dipertahankan meskipun ia telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Penggunaan kata "berhenti" dianggap lebih efektif dalam konteks hukum untuk menghindari proses HMP, yang biasanya memerlukan langkah lebih formal dan waktu lebih lama. Ray Rangkuti menekankan bahwa keputusan Gibran menunjukkan upaya untuk mengakhiri jabatan secara lebih cepat dan menghindari konsekuensi hukum yang lebih rumit.
Proses pengunduran diri Gibran menimbulkan perdebatan di kalangan politikus dan masyarakat. Beberapa menganggap langkah ini sebagai bentuk pengakuan terhadap tekanan politik, sementara yang lain melihatnya sebagai strategi untuk menjaga konsistensi dalam jabatan. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR RI.
