Ketahanan bencana di Indonesia kembali jadi sorotan akademisi di Surabaya. Dalam diskusi panel Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026, para pakar menyebut kebijakan fiskal pemerintah timpang. Dana besar dialokasikan untuk penanganan darurat, sementara anggaran pencegahan risiko masih minim.
Kritik ini muncul setelah pemerintah terus mengalokasikan dana darurat secara besar-besaran. Akademisi menilai hal ini berisiko tinggi, karena pendekatan reaktif justru memperparah dampak bencana. Mereka menekankan perlunya investasi jangka panjang dalam sistem peringatan dini dan infrastruktur tahan bencana.
Kebijakan ini juga memicu diskusi tentang efektivitas penggunaan anggaran. Para peserta panel menyampaikan bahwa alokasi dana yang tidak seimbang bisa mengurangi kemampuan negara menghadapi bencana di masa depan. Mereka menyarankan pemerintah perlu memprioritaskan anggaran pencegahan, bukan hanya penanganan darurat.
Kritik ini sejalan dengan laporan sebelumnya yang menyoroti ketidakseimbangan anggaran di sektor kesiapsiagaan bencana. Di Indonesia, bencana alam masih menjadi ancaman utama, dan kesiapsiagaan yang kurang memadai bisa memperburuk kerugian.
Kebijakan fiskal yang tidak seimbang ini menunjukkan tantangan dalam membangun sistem ketahanan bencana yang efektif. Dengan anggaran yang tidak tepat, risiko kerugian akibat bencana bisa meningkat, terutama di wilayah rawan seperti Surabaya.
