Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem ekonomi Indonesia agar kembali berpedoman pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Ia menekankan bahwa perbaikan ini bertujuan untuk memastikan kebijakan ekonomi negara sesuai dengan prinsip konstitusi.
Dalam pidato resmi, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap sektor ekonomi kritis, termasuk pertanian, energi, dan industri. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam distribusi sumber daya nasional.
Langkah ini datang setelah pemerintah sebelumnya mengusulkan pembentukan perusahaan negara tunggal untuk mengendalikan ekspor komoditas utama seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Namun, rencana tersebut memicu kekhawatiran tentang dominasi perusahaan negara dan ketidakseimbangan dalam pasar.
Dalam konteks ini, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip konstitusi, termasuk hak masyarakat untuk mengakses sumber daya secara adil. Ia juga menekankan perlunya keterbukaan terhadap data dan informasi terkait kebijakan ekonomi.
Perubahan arah kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kontrol pemerintah dengan kebebasan pasar. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebijakan ekonomi yang transparan.
