DPR RI bersama Pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang. UU ini akan menghubungkan sistem data pemerintah dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi informasi publik. Penyahkan UU Satu Data Indonesia dilakukan setelah melalui proses penyusunan dan konsultasi yang melibatkan berbagai stakeholder.

UU Satu Data Indonesia bertujuan untuk menyatukan data dari berbagai lembaga pemerintah dalam satu sistem yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat memudahkan akses informasi bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan adanya UU ini, pemerintah dapat memastikan data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan.

UU Satu Data Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong transformasi digital dan pemerintahan berbasis data. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk memperkuat sistem pengelolaan data, termasuk pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BP2) serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi. UU ini diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.