OJK telah menerapkan aturan baru terkait usia dan penghasilan debitur dalam penggunaan layanan paylater. Aturan ini diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 2 Tahun 2026 tentang BBNPL.

Aturan ini membatasi usia pengguna layanan paylater minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun. Selain itu, debitur harus memiliki penghasilan minimum sebesar Rp 3 juta per bulan. Aturan ini berlaku untuk semua perusahaan pembiayaan (PP) yang beroperasi di Indonesia.

Sebelumnya, OJK telah melakukan evaluasi terhadap risiko keuangan dari layanan paylater. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk melindungi konsumen dari risiko penipuan dan penggunaan layanan yang tidak sehat.

OJK juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan layanan paylater. Perusahaan pembiayaan wajib memberikan informasi lengkap mengenai syarat dan ketentuan penggunaan layanan.

Aturan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk mengatur sektor keuangan digital agar lebih sehat dan terjangkau. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko keuangan bagi masyarakat.