Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas bagi talenta istimewa Indonesia dalam pidato di depan DPR. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu yang dianggap mampu memberikan kontribusi besar bagi kepentingan nasional.
Pernyataan Presiden diberikan saat membuka pembicaraan RUU APBN 2027. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal dengan memberikan kebijakan yang fleksibel. Kebijakan ini akan memungkinkan individu dengan kemampuan istimewa memiliki dua kewarganegaraan, tetapi hanya dalam batas tertentu.
Selain itu, Presiden juga menyebutkan rencana penutupan lebih dari 750 perusahaan publik. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi perekonomian. Ia juga mengusulkan pembentukan tribunal khusus untuk mengevaluasi manajemen perusahaan yang dianggap tidak produktif.
Kebijakan ini menunjukkan langkah-langkah reformasi yang lebih luas dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Presiden menekankan bahwa kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap dan transparan.
