Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengikuti putusan banding yang dikeluarkan oleh PT TUN terkait sengketa UMSK 2026. Pernyataan ini diberikan dalam konteks upaya pemerintah untuk memastikan kewajiban perusahaan dalam membayar kekurangan upah pekerja.

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah daerah mematuhi keputusan hukum yang telah diambil. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut berdampak langsung pada kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan utang upah yang belum dibayar kepada pekerja. Pemerintah juga berupaya memastikan bahwa keputusan ini dijalankan secara transparan dan adil.

Sengketa UMSK 2026 terkait dengan upah minimum sektor ketiga yang diterapkan pada tahun 2026. Perusahaan yang terlibat dalam sengketa ini dituduh tidak membayar kekurangan upah kepada pekerja mereka. Putusan banding yang dikeluarkan oleh PT TUN menegaskan bahwa perusahaan wajib menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pemerintah Jawa Barat berharap dengan keputusan ini, kesejahteraan pekerja dapat terjamin. Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau pelaksanaan keputusan tersebut.