Komisi X DPR RI berencana memanggil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk mendiskusikan langkah penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN). Langkah ini muncul setelah kasus korupsi yang melibatkan rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) memicu kritik terhadap sistem penerimaan mahasiswa di Indonesia. DPR menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh menjadi tempat transaksi, dan transparansi harus menjadi prioritas.

Kasus korupsi di Unsoed terungkap setelah adanya dugaan penyalahgunaan dana dan nepotisme dalam proses penerimaan mahasiswa. DPR menilai bahwa kejadian ini menunjukkan kelemahan dalam pengawasan dan sistem penerimaan yang tidak transparan. Dalam rapat dengar pendapat, anggota DPR menekankan perlunya reformasi sistem agar tidak terulang.

Langkah penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa di PTN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan meminimalkan praktik korupsi. DPR juga menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dan akademisi dalam pengawasan. Pemangku kepentingan menunggu respons dari Kemendiktisaintek yang dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang.